Negeri Rawan Konflik

Negeri Rawan Konflik

Provinsi Kalbar merupakan bagian provinsi yang berada di pulau kalimantan atau yang dikenal dengan pulau borneo dan masyarakatnya saat ini beraneka ragam etnis serta agama. Keanekaragaman etnis dan golongan masyarakatnya ternyata menimbulkan masalah karena pertentangan prinsip dalam masyarakat. Kondisi ini bisa saja menimbulkan gejolak atau bentrok masyarakatnya, seperti yang terjadi kasus kerusuhan beberapa tahun lalu yang menimbulkan keprihatinan semua pihak. Konflik tidak hanya menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi di masyarakat.

Kita sebagai penduduk Indonesia tentu miris melihat problematika bangsa yang semakin akut. Belum selesai satu masalah, timbul masalah lain yang justru lebih membahayakan. Bahkan menjadi tumpukan masalah yang berserakan dan tak kunjung terselesaikan. Itulah yang harus segera kita cari solusinya secara bersama-sama. Jika masalah ini dibiarkan secara terus-menerus, maka bukan tidak mungkin konflik-konflik yang berkembang di masyarakat akan memecah belah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Akhir-akhir ini memang banyak sekali kasus konflik yang mengancam integritas bangsa Indonesia, baik yang bernuasa politik, sosial, ekonomi, atau bahkan agama. Saat ini, potensi konflik akan semakin panas dan meluas serta rentan terjadi apalagi akan berlangsungnya pemilihan umum tahun 2014 pada 9 April mendatang. Jika ini tidak dikoordinasikan dan diperhatikan dengan benar-benar dan serius, maka potensi konflik di negeri ini khususnya Kalimantan Barat tak akan dapat terelakkan lagi. Tidak hanya terjadinya konflik semata, namun lebih parahnya lagi konflik tersebut berpotensi menimbulkan dan memakan korban jiwa akibat konflik yang tidak tertangai dengan baik oleh pemerintah.

Salah satu konflik yang paling rawan terjadi di Kalimantan Barat adalah konflik etnis. Konflik etnis sudah sejak lama terjadi di bumi yang dilintasi oleh garis khatulistiwa ini. Konflik etnis di Kalimantan Barat sudah pasti membawa atau menimbulkan dampak luar biasa pada masyarakatnya. Dampak tersebut telah banyak membawa perubahan dalam masyarakat Kalimantan Barat. Masyarakat yang dahulu hidup secara harmonis, tentram, damai, sejahtera dan hidup secara berdampingan, kini sudah mulai bergeser. Hal itu tidak lain disebabkan oleh tergerusnya nilai-niai persatuan dan kesatuan. Bhineka Tunggal Ika kini hanya sebatas simbol semata, tidak ada pengaplikasian nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Sifat saling curiga antar etnis kini telah berhasil menggeser nilai-nilai toleransi dan keharmonisan. Berbagai kegiatan seperti pertandingan sepak bola juga sangat berpotensi terjadinya konflik, jika hal itu tidak di antisipasi dan dimanajemen dengan baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak yang sangat berperan dalam penanganan kasus-kasus konflik di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat adalah pihak pemerintah. Namun sayangnya, pemerintah kurang serius dalam menata dan menjaga perdamaian di negeri ini. Slogan perdamaian saja tidak cukup dalam mengantisipasi timbulnya konflik di masyarakat, tetapi yang terpenting adalah sebuah kebijakan yang dapat merangkul semua golongan masyarakat. Penyelesaian konflik tidak cukup hanya sebatas goresan tinta hitam diatas kertas putih saja, tetapi bagaimana menata dan menjaga agar konflik yang serupa tidak mudah terjadi lagi. Penanganan tersebut semestinya dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terprogram agar penanganan tersebut tidak terhenti di perundingan atau kesepakatan damai saja, tetapi lebih pada pembinaan secara berkesinambungan.

Selain itu, peran lembaga kepolisian juga sangat penting dalam mengantisipasi timbulnya konflik. Pemerintah seharusnya bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk rutin dalam memantau situasi di daerah yang berpotensi dan rawan konflik. Penempatan petugas kepolisian di daerah rawan konflik akan meminimalisir potensi konflik bahkan dapat mencegah timbulnya konflik. Peran kepolisian juga sangat penting ketika konflik itu tejadi yakni pihak kepolisian bersama pemerintah dapat mengupayakan pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan bermusyawarah. Namun sayangnya, kini petugas kepolisian hanya difokuskan di perkotaan saja, sedangkan di pedesaan tidak tersentuh secara serius. Bukan mustahil di daerah pedesaan juga berpotensi timbulnya konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, tempatkanlah aparat penegak hukum di pedesaan dalam jumlah yang memadai dan disesuaikan dengan kondisi setempat.

Akhirnya, tidak cukup hanya peran pemerintah dan aparat penegak hukum saja yang berperan dalam mengantisipasi timbulnya konflik, tetapi sebenarnya peran masyarakat lebih penting dan berpengaruh dalam meminimalisir timbulnya konflik. Dalam kesempatan ini, penulis mengajak pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat secara bersama-sama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika terjadi suatu ketegangan atau gesekan dalam masyarakat, mari kita selesaikan dengan segera secara bersama-sama yaitu dengan jalur musyawarah untuk mufakat. Jangan sampai gesekan atau ketegangan itu dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, apalagi jika sampai menimbulkan korban jiwa. Mari secara bersama-sama menjaga kerukunan dan tumbuhkan sikap saling toleransi serta saling menghargai antar lapisan masyarakat khususnya menjelang Pemilu 2014 agar tercipta masyarakat yang bersatu, adil dan makmur.

Penulis,

M. Zuhri Ni’am

Anggota Primaraya dan Warga Asrama KKR